Indonesian
merupakan negara dengan penduduk terpadat atau terbanyak nomor empat didunia.
Sekitar 260.580.730 jiwa dengan rasio 3,5 % dari jumlah penduduk dunia dengan
kepadatan sebesar 137 jiwa per km² . Menurut CIA World Factbook. Indomesia
memiliki kepadatan penduduk terutama didaerah kota kota besar . Dengan jumlah
penduduk yang cukup padat menjadikan indonesia memilik masalah masalah sosial.masalah sosial adalah suatu
ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan atau masyarakat yang dapat membehayakan
kehiduapan kelompok sosial. Masalah sosial dikategorika menjadi 4 yaitu sala h
satunya Faktor Ekonomi . Faktor ekonomi disini meliputi : Kemiskinan ,
Pengangguran dan lain lain.
Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh
pemerintah/negara indonesia adalah kemiskinan, dan sampai saat ini pemerintah
belum mampu menghadapi permasalahan
tersebut, padahal setiap mereka yang memimpin Negara Indonesia selalu membawa
kemiskinan sebagai misi utama mereka disamping misi-misi yang lain.
Remi dan Tjiptoherijanto (2002:1), mengatakan bahwa upaya menurunkan tingkat
kemiskinan telah dimulai awal tahun 1970-an diantaranya melalui program
Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan Bantuan Desa (Bandes). Tetapi upaya tersebut
mengalami tahapan jenuh pada pertengahan tahun 1980-an, yang juga berarti upaya
penurunan kemiskinan di tahun 1970-an tidak maksimal, sehingga jumlah orang
miskin pada awal 1990-an kembali naik. Disamping itu kecenderungan
ketidakmerataan pendapatan melebar yang mencakup antar sektor, antar kelompok,
dan ketidakmerataan antar wilayah.
Kondisi kemiskinan Indonesia semakin
parah akibat krisis ekonomi pada tahun 1998. Namun meskipun pertumbuhan ekonomi
yang sempat menurun akibat krisis dapat teratasi dan dapat dipulihkan,
kemiskinan tetap saja sulit untuk ditanggulangi. Pada tahun 1999, 27% dari total penduduk Indonesia berada
dalam kemiskinan. Sebanyak 33,9% penduduk desa dan 16,4% penduduk kota adalah
orang miskin. Krisnamurthi dalam Nyayu Neti Arianti, dkk, (2004:3)
Faktor yang menyebabkan kemiskinan
diantaranya: SDM, SDA, Sistem, dan juga tidak terlepas dari sosok pemimpin,
sehingga dimensi tersebut sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya.
Salah
satu kasus ,Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis jumlah penduduk miskin di
Indonesia mencapai 26,58 juta orang atau 10,12% pada September 2017, angka itu
turun jika dibandingkan dengan Maret yang sebesar 27,77 juta orang atau 10,64%.
Kepala
BPS Suhariyanto mengatakan, tingkat kemiskinan menurut pulau di Indonesia
sampai September 2017 masih terpusat di Indonesia bagian Timur, yakni Maluku
dan Papua dengan persentase 21,23%. Sedangkan persentase di Sumatera sebesar
10,44%, Jawa sebesar 9,38%, Sulawesi sebesar 10,93%, dan Bali dan Nusa Tenggara
sebesar 14,17%.
Jika
dilihat dari jumlah penduduk miskin, Suhariyanto menyebutkan Jawa masih
mendominasi dengan jumlah 13,94 juta orang dan terendah di Kalimantan dengan
jumlah 0,98 juta atau 980.000 orang."Tapi
kalau jumlah penduduk miskin yang terbesar ada di Jawa karena penduduknya
banyak yaitu sebesar 13,94 juta sementara yang terendah di Kalimantan yaitu
0,98 juta orang," ungkap dia.
Untuk
Sumatera berjumlah 5,97 juta orang, Sulawesi berjumlah 10,93 juta orang, Bali
Nusa Tenggara berjumlah 2,06 juta orang, dan Maluku-Papua berjumlah 1,52 juta
orang.
"Menurut
kota dan desa, bahwa persentase penduduk miskin di pedesaan selalu lebih tinggi
dibanding perkotaan. Sehingga kalau mau berantas kemiskinan perlu perhatian
khusus ke pedesaan, dengan memperhatikan karakteristik penduduk miskin di
pedesaan, di mana mayoritas bekerja di sektor pertanian," tambah dia.
Pria
yang akrab disapa Kecuk ini menyebutkan, selama Maret-September 2017 garis
kemiskinan itu Rp 387.160 per kapita per bulan. Dari angka tersebut, komposisinya
bahwa kontribusi utama adalah garis kemiskinan makanan yaitu 73,35%.
"Ini
memberikan pesan bahwa supaya tidak terjadi gejolak penduduk miskin, stabilitas
bahan makanan harus dijaga, komoditas penting yang perlu dijaga yaitu beras,
rokok, daging sapi,
"Kalau
komoditas bukan makanan itu perumahan dengan sumbangannya 8,79% dan listrik
3,85%," tutup dia.[1]
Dalam
kamus Poerwadarminta (1976), pengertian kata miskin adalah tidak berharta
benda, serba kurang. Sedangkan pengertian kemiskinan adalah perial miskin,
kemelaratan dan kepapaan. Kemiskinan adalah keadaan ketidakmampuan untuk
memenuhi kebutuhan hidup minimum.
Robert
Chambers (1987), menyatakan bahwa kemiskinan sebagai keadaan kekurangan, namun
bukan hanya itu, kemiskinan adalah kekurangan untuk yang banyak dan kemakmuran
untuk yang sedikit. Kemiskinan dianggap sebagai peristiwa sosio-ekonomi dimana
sumber daya yang ada digunakan untuk memuaskan keinginan yang sedikit sedangkan
yang banyak tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri.
Menurut
Ismail Arianto,dkk. (1988), dalam buku Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan
Hidup, dikatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah yang paling
berpengaruh terhadap timbulnya masalah sosial. Masalah sosial adalah salah
suatu keadaan yang terjelma dimana masyarakat merasakan adanya ancaman yang
menyangkut banyak orang.
Pudjiwati
Sajogyo (1985) dalam bukunya Sosiologi Pembangunan, menyatakan bahwa kemiskinan
merupakan salah satu penyebab rendahnya kualitas penduduk Indonesia, disamping
faktor lain seperti tingkat produktivitas, pendidikan, kesehatan, dan keadaan
sosial lainnya.
Kemiskinan adalah keadaan
ketidak mampuan masyarakat untuk memenuhi
seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan
yang disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya
akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. kemiskinan disebut sebagai suatu
standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya tingkat peebedaan materi dengan
golongan elit yang mempunyai standar kehidupan yang berkecukupan.Standar
kehidupan yang rendah tampaknya
berpengaruh langsung terhadap tingkat keadaan kesehatan kehidupan moral, dan
rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.
Indonesia masih termasuk negara yang mempunyai
tingkat kemiskinan yang tinggi. Kemiskinan sangat berpengaruh terhadap
lingkungan . Bahkan penduduk miskin akan cenderung mencari lahan lahan
konservasi sebagai pemukiman yang seharusnya sebagai kawasan penyangga dan
mengakibatkan ketidakseimbangan alam. Bahkan jika tidak ada sumber penghasilan
mereka akan menggunakan kawasan terlarang sebagai tempat pemenuhan kebutuhan.
Kemiskinan telah membuat jutaan
anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai
kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke
pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan
perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus perpindahan dari desa ke kota
dengan tujuan memperbaiki kehidupan, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan
jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.
Kemiskinan menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi
keselamatan hidup, kemiskinan menyebabkan banyak orang melakukan prilaku
menyimpang, harga diri diperjual belikan hanya untuk mendapatkan makan
Selain
itu kemiskinan terjadi karena danya faktor pendorong . Faktor pendorong nya
antara lain adalah :
·
1. Pendidikan rendah
·
2. Malas bekerja
·
3. Keterbatasan sumber alam
·
4. Terbatasnya lapangan kerja
·
5. Beban keluarga
·
6. Kepadatan penduduk
Karena
keadaan masyarakat yang beragam ditambah kemajuan ekonomi dan pertumbuhan
ekonomi yang masih lemah terkadang juga sering dipengaruhi oleh kebijakan luar
negri, apalagi turunya penghasilan dari sektor pertanian juga termasuk faktor
pendorong terjadinya kemiskinan terbesar ketiga diindonesia.
Untuk
menanggulangi ancaman ancaman dan dampak negatif yang tidak diinginkan , maka
permasalahan ini harus cepat ditangani . Upaya yang dilakukan untuk
meanggulangi kemiskinan adalah :
·
1. Pemerataan pembagian pendapatan
·
2. Penyebaran pembangunan diseluruh daerah
·
3. Memberikan bantuan
·
4. Melakukan pendekatan pembelajaran
penyadaran secara terus menerus
·
5. Membangun kesadaran masyarakat
·
6. Memberikan lapangan kerja
·
7. Memberikan kesempatan pendidikan
·
8. Peningkatan akses masyarakat miskin
terhadap pelayanan dasar.
·
9. Pemberdayaan masyarakat.